Reformasi di Indonesia

Sedikit Gambaran Mengenai Orde Baru

     Orde baru merupakan pemerintahan yang mengutamakan kestabilan pemerintahan dan keamanan. Cara yang paling efektif seperti penerapan kekuatan militer dianggap mampu menekan berbagai pergolakan di segala bidang. Masa pemerintahan Soeharto merupakan masa yang tidak mengalami kericuhan dan menenangkan bagi sebagian besar rakyat. Namun, untuk seseorang atau lembaga yang mengkritisi pemerintah, mereka dianggap membahayakan dan patut untuk ditindaklanjuti.

     Orde baru memusatkan pembangunan di segala bidang. Berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional pun diterapkan. Salah satu yang paling terkenal adalah program pembangunan lima tahun (pelita). Pembangunan tersebut menuai keberhasilan jika dilihat dari sisi fisik serta presentase peningkatan pendapatan berbagai sektor. Masyarakat secara umum pun merasakan dampak positifnya. Namun ternyata  ketika dihadapkan pada krisis, perekonomian pun tumbang. Ini menunjukkan bahwa adanya kekeroposan yang sangat besar ditengah kemegahan sebuah pembangunan. Mendengar dari berbagai fakta dan pengamatan, KKN serta crony capitalism menjadi penyebab yang sangat sakral terhadap kerapuhan ekonomi nasional.

Proses Menuju Reformasi

     Krisis moneter yang telah berlangsung sejak Juli 1997 dimulai dari Thailand, menyebar ke beberapa negara lain termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Krisis moneter tersebut bukan hanya mempengaruhi pembangunan fisik Indonesia, namun juga mengguncang kestabilan politik bangsa; memudarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah secara hebat. Di berbagai daerah, muncul kericuhan, mula-mula kecil dan mudah diatasi. Tak disangka,gerakan-gerakan kecil itu begitu cepatnya membentuk kekuatan besar yang mampu mengguncang pemerintahan; peristiwa berdarah 12 Mei 1998. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas dalam demonstrasi. Tak lama kemudian, kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo disusul dengan demonstrasi yang mengepung gedung- gedung DPRD. Harmoko sebagai ketua DPR/MPR yang juga Ketua Golkar mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Presiden menanggapinya dengan mengumumkan rencana perubahan kabinet dan pembentukan Komite Reformasi. Namun, demonstrasi tak juga mereda. Bangsa ricuh. Hal inilah yang akhirnya membawa pada suatu keputusan penting yang akan membuka babak baru bangsa Indonesia; Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, terjadilah reformasi.

Era Reformasi

     Era reformasi diawali dengan kepemimpinan B.J.Habibie, dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid, Megawati, serta Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Saat ini, tahun 2011, sedang menjalani tahun kedua; periode pemerintahan 2009-2014. Selama masa jabatan presiden- presiden tersebut, terjadi pasang surut keadaan bangsa.

Reformasi Saat Ini

     Reformasi berarti melakukan pembentukan kembali. Hal yang paling dicermati untuk berevolusi terletak pada bidang kebebasan publik serta transparansi pemerintah. Dengan adanya reformasi, pers dan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah maupun memberikan kritik dan saran demi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap keadaan bangsa. Empat tuntutan mahasiswa yang disuarakan saat demonstrasi menjelang reformasi; bubarkan orde baru dan golkar, hapuskan dwifungsi ABRI, hapuskan KKN, serta tegakkan supremasi hukum, HAM dan demokrasi sebagian besar sudah terpenuhi, walaupun secara kualitatif masih mengalami kebocoran di sana- sini.

     Kehidupan era reformasi sangat demokratis, sehingga pers mampu memantau kegiatan pemerintah dan menginformasikannya kepada rakyat; positif atau negatif. Hal ini mampu memberikan revolusi kedudukan rakyat dari orde baru menuju reformasi, terutama semenjak dibukanya kebebasan pers pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun, kebebasan pers dan rakyat untuk mengkritisi pemerintah saat ini seringkali melewati batas, sehingga berita yang disajikan kurang berimbang, menghasilkan rasa pesimis terhadap kinerja pemerintah, serta referensi bagi dunia internasional untuk mengurangi rasa hormatnya kepada Indonesia sehingga secara tidak langsung akan membahayakan keamanan, hubungan dan reputasi bangsa. Contoh; demonstrasi dan pemberitaan KKN yang sangat frekuen, informasi mendetail mengenai peralatan keamanan negara kepada publik, kurangnya penayangan prestasi- prestasi bangsa dan simbol- simbol nasionalis, serta pendidikan kepada remaja mengenai reputasi buruk suatu negara tanpa membantu remaja itu sendiri untuk memberikan solusi secara berimbang. Jadi, reformasi haruslah memberikan kebebasan pers dan rakyat dengan cara yang cerdas.

     Beberapa hal negatif seperti kurang tegasnya penegakan hukum dan peraturan, kurang transparannya pemerintah dalam bidang yang memerlukan transparansi, praktik KKN yang melanggar HAM sehingga menyengsarakan rakyat, serta demokrasi yang belum terkoridor mewarnai era reformasi di Indonesia. Sebenarnya, semua solusi sudah mampu dipikirkan oleh pemikir- pemikir cerdas bangsa. Hanya menunggu kapan kekuatan persatuan akan mampu membawa negara ini mewujudkan cita- citanya seperti termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 yang tulus.

Puspita Sari

XII Science III